.
Pelayanan Satu Atap Kecamatan Cibinong

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 salah satunya dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan. Hal ini menunjukkan seluruh satuan perangkat kerja daerah untuk mendukung segala bentuk perizinan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu selaku Kecamatan sebagai perangkat kerja daerah yang berdekatan secara langsung dengan pelayanan publik berupaya memberikan kemudahan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Untuk itu, dalam melaksanakan kinerja pelayanan administrasi perizinan (Paten) di kecamatan, maka kewenangan Camat Kabupaten Bogor pada pelayanan Paten dilandasi pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan tingkat kecamatan.
Menindak lanjuti Perbup tersebut, maka Teknis pelaksanaan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 51 tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yang meliputi:

(1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai 1000 meter persegi,

(2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan luas bangunan sampai dengan 100 meter persegi,

(3) Izin Kolam Pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata lainnya yang dikelola oleh perorangan,

(4) Izin salon kecantikan kecil/perorangan,

(5) Izin Rumah Makan kelas B,

(6) Izin spanduk dan umbul-umbul,

(7) Izin reklame dalam ruang,

(8) Izin pengangkutan jenazah/kerangka keluar daerah/negeri,

(9) Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah,

(10) Izin huller/penggilingan padi, dan

(11) Rekomendasi izin-izin tertentu berdasarkan perundang-undangan.


Berdasarkan peraturan bupati yang mendelegasikan  pelimpahan wewenang penandatangan dokumen administrasi pelayanan umum, maka Kecamatan Cibinong berupaya melaksanakan sebagian tugas Bupati untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perizinan ditunjukkan dari aspek penyelesaian yang tepat waktu dan transparansi biaya pelayanan administrasi perizinan.